CbCR & BEPS – sst8.com

https://sst8.com/ CbCR & BEPS, Apa yang Harus Dipahami Perusahaan Indonesia? Pajak Bukan Cuma Soal Setoran, Tapi Game Global

Coba bayangin gini, lo punya perusahaan Indo, tapi bisnisnya udah main global: ekspor jasa digital ke Singapura, ada anak usaha di Belanda, bahkan ada joint venture sama Jepang. Kedengerannya keren kan? Tapi di balik glamornya ekspansi global, ada satu game besar yang wajib lo ikutin: aturan pajak internasional.

Dua istilah paling hot: BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) & CbCR (Country-by-Country Reporting).

BEPS = program global biar perusahaan multinasional ga bisa “kabur” pajak dengan mindahin profit ke negara pajak rendah (tax haven).
CbCR = laporan pajak detail per negara, biar otoritas bisa ngeliat apakah profit perusahaan lo “masuk akal” dibanding operasi benerannya.

Indonesia udah join game ini sejak OECD/G20 BEPS Inclusive Framework. Jadi, kalau lo punya grup usaha multinasional, siap-siap deh compliance makin ketat.

2. Apa Itu BEPS? Kenapa Ribet Banget? 🤯

BEPS = konsep bahwa perusahaan global sering menggerus basis pajak di negara tinggi tarif pajak, terus mindahin keuntungan ke negara dengan pajak 0–5%.
Contoh klasik:

Tech giant jualan di Indonesia, revenue gede, tapi bilang untungnya kecil banget di sini karena “biaya lisensi” ke kantor pusat di tax haven.
Akibatnya, pajak di Indo jadi minim.

Makanya OECD bikin 15 Action Plan BEPS (2015), tujuannya:

Ngehentikan praktik transfer pricing yang manipulatif.
Nambah transparansi lintas negara.
Nguatin posisi negara berkembang kayak Indonesia.

📌 Indonesia concern banget sama BEPS karena:

Tax ratio Indo rendah (di kisaran 10–11%).
Banyak perusahaan multinasional operasional di sini, tapi pajaknya kecil.
DJP (Direktorat Jenderal Pajak) udah masuk BEPS Project sejak 2016.

3. CbCR (Country-by-Country Reporting): Senjata Anti Profit Shifting 🔍

Nah, salah satu action plan BEPS yang paling relevan = Action 13: Transfer Pricing Documentation & CbCR.

CbCR itu laporan pajak yang WAJIB disusun oleh perusahaan multinasional dengan kriteria:

Consolidated revenue ≥ 750 juta Euro per tahun (sekitar Rp 12,5 triliun!).
Isinya: data pendapatan, laba, pajak dibayar, jumlah karyawan, dan aktivitas tiap entitas di semua negara operasi.

Tujuan CbCR:

Biar otoritas pajak (DJP, IRS, HMRC, IRAS, dsb.) bisa bandingin apakah alokasi profit perusahaan fair.
Ngehambat trik perusahaan yang mindahin profit ke tax haven.
Transparansi = trust.

⚡ Di Indonesia, aturan CbCR = PMK-213/PMK.03/2016.

Perusahaan Indo yang jadi bagian dari grup global wajib submit CbCR (kalau induk di luar negeri ga punya skema pertukaran info).
Kalau induk di Indo, maka laporan harus diserahkan ke DJP.

4. Dampak CbCR & BEPS buat Perusahaan Indonesia 🇮🇩

Banyak yang nanya: “Emang penting banget ya buat perusahaan Indo? Kan BEPS lebih ke perusahaan raksasa global.”
Jawabannya: Penting Banget.

🔸 Bagi Perusahaan Multinasional di Indonesia

Harus siap dengan dokumentasi transfer pricing yang lebih detail.
Risiko audit pajak makin besar kalau data CbCR nunjukin profit Indo terlalu kecil.
Perlu konsolidasi data global → finance & tax team Indo harus sync sama HQ.

🔸 Bagi Perusahaan Lokal yang Ekspansi Global

Kalau omzet lo udah di atas threshold → wajib CbCR.
Jadi ga bisa lagi “nitip profit” di Singapura atau Labuan.
Harus punya tax planning yang fair + sesuai aturan internasional.

🔸 Bagi Pemerintah Indonesia

CbCR = tools buat DJP mantau pajak perusahaan multinasional.
Potensi penerimaan pajak naik.
Posisi Indo di mata OECD makin solid.

5. Case Study: Startup Indo yang Go Global 🚀

Coba kita ambil contoh fiktif, tapi relatable.

Startup A: marketplace digital asal Indonesia.
Ada anak usaha di Singapura buat pegang lisensi software.
Ada entitas di Belanda buat fundraising.

Revenue global = 900 juta Euro → wajib CbCR.
Kalau startup ini declare untung kecil di Indonesia (karena biaya lisensi ke Singapura), DJP bisa bandingin sama laporan global.
Kalau mismatch → bisa kena tax adjustment (transfer pricing correction).

👉 Ini yang bikin banyak startup Indo mulai serius bangun tax compliance system sejak awal, biar ga ribet di kemudian hari.

6. Tantangan Implementasi di Indonesia ⚔️

Data Integration → banyak grup perusahaan masih susah konsolidasi data per negara.
Cost of Compliance → nyusun CbCR butuh biaya besar (konsultan pajak, software, dll).
Skill Gap → ga semua tax team di Indo ngerti BEPS/CbCR dengan mendalam.
Risiko Audit → begitu CbCR masuk ke DJP, potensi diperiksa makin tinggi.

7. Strategi Perusahaan Indonesia Biar Selamat 💡

Early Preparation: jangan tunggu deadline → siapkan sistem pelaporan global sejak awal.
Tax Diagnostic Review: audit internal pajak sebelum DJP yang audit.
Transfer Pricing Policy: bikin kebijakan harga transfer yang jelas & fair.
Training & Awareness: edukasi tim finance & tax soal BEPS & CbCR.
Gunakan Konsultan Pajak: kalau internal tim masih minim resource.

8. Masa Depan BEPS & CbCR di Indonesia (2025 ke Depan) 🔮

BEPS 2.0 (Pillar One & Two): minimum tax 15% global → perusahaan multinasional ga bisa lari ke tax haven.
Automatic Exchange of Information (AEOI): data CbCR otomatis dibagi antar negara.
Digital Economy Tax: Indo makin serius tarik pajak dari raksasa digital (Google, Netflix, TikTok).
AI & Big Data di DJP: sistem Coretax makin canggih buat baca laporan CbCR → potensi mismatch langsung ke-detect.

9. Kesimpulan: Bukan Sekadar Compliance, Tapi Survival 🛡️

CbCR & BEPS mungkin kedengarannya ribet, tapi faktanya ini new normal di dunia pajak global.

Buat perusahaan Indo → ini wake-up call buat lebih transparan & rapi.
Buat DJP → ini senjata buat naikin penerimaan pajak.
Buat ekonomi → fair taxation bikin persaingan bisnis lebih sehat.

Intinya, kalau lo main global, ga bisa lagi main kucing-kucingan sama pajak. Transparansi sekarang jadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

🔥 Rahasia sukses?: Jangan liat CbCR & BEPS cuma sebagai compliance, tapi jadikan ini alat buat strategi bisnis. Karena perusahaan yang rapi pajaknya → lebih trusted di mata investor, regulator, bahkan publik