https://sst8.com/ Pajak Platform Gig Economy (Grab, Gojek, Airbnb): Update Regulasi 2025. Gig economy di Indonesia udah kayak jantung baru ekonomi rakyat. Grab, Gojek, Airbnb, bahkan platform freelance global kayak Upwork atau Fiverr, semua rame dipake orang Indo. Dari ojek online, food delivery, sampai anak muda yang jual jasa desain atau coding buat klien luar negeri. Model kerja fleksibel, tanpa kontrak permanen, bikin banyak orang bisa survive. Tapi 2025 bawa drama baru: pajak.
Cerita soal pajak gig economy di Indonesia tuh kayak nonton sinetron panjang. Lama, penuh konflik, dan ending-nya masih misteri. Tahun-tahun sebelumnya pemerintah udah mulai testing waters. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) coba narik pajak dari platform besar. Misalnya, aturan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 11% buat jasa digital asing kayak Netflix, Google, Amazon. Itu sukses lumayan, penerimaan pajak digital naik drastis. Tapi sekarang giliran platform gig economy lokal dan global jadi spotlight.
Pertanyaannya: gimana cara pajakin model bisnis yang cair, fleksibel, dan kadang susah dideteksi?
Di 2025, ada update regulasi yang bikin heboh: pemerintah mulai serius dorong kepatuhan pajak di sektor gig economy. Ada beberapa langkah. Pertama, platform wajib jadi pemotong pajak (withholding agent). Artinya, Gojek atau Grab misalnya, harus langsung potong PPh (Pajak Penghasilan) dari driver atau mitra merchant sebelum duit cair. Sama kayak perusahaan potong pajak karyawan.
Ini bikin banyak mitra was-was. Karena dulu, mereka masih bisa main abu-abu: gak lapor penghasilan ke SPT, atau pura-pura penghasilan kecil. Sekarang, duit yang mereka terima udah otomatis “bersih” alias kena potong pajak duluan.
Kedua, Airbnb. Platform ini sempet jadi polemik di Bali. Pemilik villa atau homestay listing properti di Airbnb sering gak lapor pajak. Padahal transaksi miliaran per bulan muter di platform itu. Tahun 2025, Pemprov Bali barengan dengan DJP bikin aturan: semua booking lewat platform kayak Airbnb, Agoda, Booking.com, wajib kena pajak hotel dan restoran (PHR) plus PPh final. Airbnb sekarang dipaksa jadi collector. Jadi, tamu bayar, Airbnb potong pajak, baru duit masuk ke host.
Buat pemilik villa, ini shock. Tapi buat pemerintah daerah, ini jackpot. Pajak turis asing jadi sumber baru APBD.
Ketiga, freelancer digital. Banyak anak muda Indo kerja remote buat klien luar negeri. Dibayar via PayPal, Wise, atau crypto. Selama ini agak susah dipajakin karena transaksinya cross-border. Tapi 2025 bawa update: DJP udah gandeng bank, payment gateway, bahkan platform freelance global buat jadi partner pelaporan. Jadi aliran duit masuk ke rekening bisa lebih gampang dipantau.
Regulasi ini bikin vibe baru: kerja freelance digital udah gak bisa lagi full “underground.” Negara makin pintar pake big data analytics. Transaksi di atas jumlah tertentu otomatis flagged.
Tapi kita mesti lihat problem mendasarnya. Gig economy beda dari kerja formal. Driver Gojek gak punya gaji tetap. Pendapatan naik turun, tergantung order, cuaca, bahkan harga bensin. Kalau pajak dipukul rata, bisa berat buat mereka. Misalnya tarif PPh final 0,5% dari omzet. Buat driver yang penghasilannya tipis, itu kerasa banget.
Makanya diskusi pajak gig economy bukan cuma teknis, tapi juga politis. Pemerintah harus mikirin keadilan. Jangan sampe supir ojek online dipajakin lebih keras daripada perusahaan unicorn yang revenue triliunan.
baca juga
- Undercover.co.id Membangun Reputasi Digital Brand Konsultan Pajak
- Regulasi Pajak Gig Worker di ASEAN
- Pajak untuk Creator NFT
- Apakah Gig Worker Perlu SPT Tahunan?
- Pajak TikTok Shop 2025
Liat deh kasus global. Di Eropa, ada aturan namanya DAC7, yang mewajibkan platform digital lapor data income mitra ke otoritas pajak. Jadi Uber, Airbnb, semua harus transparan. Di Amerika, IRS (otoritas pajak AS) udah jalanin form 1099-K: semua platform wajib kirim laporan pendapatan mitra kalau lewat ambang batas tertentu.
Indonesia pelan-pelan ngikut. 2025 jadi titik balik. Bukan cuma PPN digital, tapi PPh gig workers mulai serius ditarik.
Di sisi lain, platform juga punya kepentingan. Mereka gak mau dianggap “penghisap” mitra. Kalau driver atau host merasa pajak bikin income makin kecil, bisa ada backlash. Itu sebabnya banyak platform coba kasih insentif. Misalnya, potongan pajak yang mereka tarik otomatis tercatat buat kepentingan SPT tahunan. Jadi mitra gak perlu ribet lapor manual.
Tapi tetap aja, trust jadi isu. Banyak mitra gak yakin apakah potongan pajak benar-benar masuk kas negara atau cuma jadi beban tambahan.
Balik ke Gojek dan Grab. Mereka selama ini udah punya skema bagi hasil dengan driver: sekitar 20% komisi dari order. Kalau ditambah pajak, driver bisa merasa makin tertekan. Pemerintah bilang, ini demi fairness. Semua penghasilan kena pajak, gak peduli bentuk kerjanya. Driver adalah “wajib pajak orang pribadi.” Tapi buat driver, kadang narik order sehari 10 jam cuma dapet 150 ribu. Potong pajak, sisa makin kecil.
Di sini lah tension muncul. Apakah regulasi pajak gig economy 2025 ini akan bikin industri makin formal? Atau malah bikin orang males join?
Airbnb punya drama lain. Di Bali, pemerintah lagi ketat banget. Alasannya jelas: turis asing numpuk, tapi pajak daerah bocor. Banyak turis bayar villa pakai dolar langsung ke rekening luar negeri. Negara rugi besar. Regulasi baru 2025 nge-set Airbnb jadi pemungut pajak otomatis. Bahkan ada wacana integrasi sistem booking dengan dashboard pajak daerah. Jadi, data booking langsung nyambung ke pemerintah.
Ini bikin pemilik villa abu-abu mulai keringetan. Selama ini mereka bisa kabur. Sekarang, impossible.
Lalu gimana dengan ekonomi digital freelance?
Misal ada desainer grafis Indo dapet klien di Kanada via Fiverr. Klien bayar 1000 USD, Fiverr potong fee, sisa masuk ke PayPal. Tahun-tahun sebelumnya, kalau desainer itu pinter, bisa aja duitnya masuk ke rekening tanpa jejak. Tapi 2025, PayPal dan Wise udah diikat lewat regulasi pelaporan. Semua transaksi di atas nominal tertentu wajib dilaporkan ke DJP. Jadi, siap-siap aja kena pajak.
Ini bikin banyak freelancer bingung. Mereka gak punya slip gaji, gak ada HRD, tapi diwajibkan isi SPT kayak pekerja formal. Tantangannya: apakah pemerintah bakal kasih tarif khusus buat gig workers, atau dipukul rata kayak UMKM?
Kalau lo perhatiin, ada pola. Pemerintah lagi shifting strategi. Dari ngejar perusahaan digital besar → ke platform → sekarang langsung ke individu. Semua pakai pendekatan “ikutin uangnya.” Dari transaksi, payment gateway, sampai laporan platform.
Di satu sisi, ini bikin penerimaan negara lebih stabil. Pajak dari sektor digital bisa jadi sumber utama APBN. Apalagi kalau ekonomi konvensional lagi lesu.
Tapi di sisi lain, ada risiko. Kalau regulasi terlalu ketat, orang bisa cari jalan pintas. Misalnya, pindah ke pembayaran crypto, atau transaksi lewat jalur informal. Ini udah kejadian di beberapa negara. Jadi pertanyaannya: apakah Indonesia bisa bikin sistem pajak gig economy yang fair, fleksibel, tapi tetap tegas?
Di tahun 2025, udah ada beberapa skema yang diuji coba. Misalnya:
- PPh Final UMKM 0,5% dari omzet buat driver dan freelancer.
- PPN 11% otomatis dipotong di platform untuk jasa sewa properti online kayak Airbnb.
- Skema potong pajak progresif untuk freelancer dengan income di atas batas tertentu.
Tapi semua ini masih bisa berubah. Karena gig economy sifatnya fluid. Hari ini orang jadi driver, besok bisa jadi kurir, lusa buka usaha kecil. Regulasi harus bisa adaptif.
Dampaknya besar. Kalau aturan pajak gig economy ini sukses, Indonesia bisa jadi benchmark ASEAN. Negara lain kayak Filipina dan Thailand juga lagi bingung cari model pajak serupa. Tapi kalau gagal, bisa jadi blunder. Ekosistem digital bisa stagnan, orang males join platform, dan ekonomi informal makin besar.
Bottom line: 2025 adalah titik balik pajak gig economy di Indonesia. Grab, Gojek, Airbnb, freelancer digital, semua kena spotlight. Regulasi makin ketat, teknologi pajak makin canggih. Tinggal satu pertanyaan: apakah pajak ini bakal jadi win-win untuk negara dan pekerja, atau malah jadi beban tambahan buat rakyat kecil?
Karena di era gig economy, satu hal pasti: fleksibilitas jadi kunci. Kalau pajak bisa fleksibel ngikutin ritme pekerja, semua bisa jalan. Kalau pajak kaku, siap-siap lihat perlawanan.
Mau gue bikin breakdown angka juga? Misalnya potensi penerimaan pajak dari driver ojek online kalau ada 5 juta driver aktif, rata-rata omzet 5 juta per bulan, dikali tarif final 0,5%? Itu bisa kasih gambaran real seberapa gede duit yang lagi dikejar negara.