BEPS 2.0 – sst8.com

https://sst8.com/ BEPS 2.0 (Pillar One & Two): Era Baru Pajak Global dan Dampaknya Buat Indonesia , Pajak Global Masuk Season Baru

Coba bayangin, dunia pajak itu kayak Netflix series. Season lama (BEPS 1.0) udah tamat, sekarang masuk BEPS 2.0—dan ini bukan sekadar spin-off, tapi season baru yang lebih dramatis. Semua perusahaan multinasional (MNCs) di dunia, dari Google, Apple, Meta, sampai e-commerce raksasa Asia kayak Shopee, Tokopedia, Grab, udah pasti kena impact-nya.

Indonesia? Jangan salah. Walaupun kita kadang merasa kayak “penonton doang”, faktanya negara ini jadi arena penting. Kenapa? Karena digital economy kita gede banget (valuasi e-commerce 2025 diprediksi tembus US$ 146 miliar menurut Google-Temasek-Bain report). Jadi, ketika dunia ngomongin pajak digital & fairness, Indonesia ada di radar.

🧩 Apa Itu BEPS 2.0?

BEPS = Base Erosion and Profit Shifting. Intinya: perusahaan multinasional suka “mindahin” profit ke negara dengan pajak rendah (tax haven) biar bayar pajak dikit. Contoh klasik: perusahaan punya user & pasar besar di Indonesia, tapi pajaknya dibayar di Singapura atau Irlandia.

Nah, BEPS 2.0 punya dua pilar utama:

Pillar One – Reallocation of Profits
- Perusahaan digital raksasa & MNC dengan omzet global > EUR 20 miliar + profit margin tinggi, wajib “mindahin” sebagian hak pajak ke negara tempat user/market mereka berada.
- Misal: Google dapet revenue besar di Indonesia → sebagian profit dialokasikan ke Ditjen Pajak RI.
Pillar Two – Global Minimum Tax (GMT)
- Aturan ini nge-set tarif pajak minimum global 15%. Jadi, kalau perusahaan taro anak usaha di tax haven (misal Bermuda dengan 0%), tetap harus top up pajak di negara asal.
- Targetnya? Hilangin motivasi perusahaan buat sembunyiin profit di tax haven.

📊 Kenapa BEPS 2.0 Jadi Game Changer?

Bayangin gini: dulu game pajak itu kayak free-for-all, siapa cepat dia dapat loophole. Sekarang OECD bikin aturan kayak patch terbaru game global—loophole di-close, player (MNCs) dipaksa main fair.

Dampaknya:

Negara berkembang (kayak Indonesia) bisa dapet porsi pajak lebih adil.
Tax haven makin “panas”, karena model bisnis mereka bisa ancur.
Perusahaan MNC harus lebih hati-hati dalam tax planning—nggak bisa lagi main transfer pricing sembarangan.

🇮🇩 Posisi Indonesia di BEPS 2.0

Indonesia udah join Inclusive Framework OECD/G20. Artinya, kita ikut negosiasi & implementasi.

Beberapa poin penting:

Pillar One: Indonesia jadi salah satu negara pasar (market jurisdiction) terbesar di Asia Tenggara → otomatis dapet jatah pajak dari raksasa digital.
Pillar Two: Tantangan buat perusahaan yang dapet insentif tax holiday atau fasilitas pajak rendah → harus di-align sama aturan GMT 15%.

👉 Pertanyaan besar: Apakah insentif pajak di Indo bakal useless?
Jawaban: nggak sepenuhnya. Pemerintah bisa adjust insentif supaya tetep menarik, misalnya kasih non-tax benefit (infrastruktur, kepastian hukum, ease of doing business).

⚖️ Studi Kasus: Netflix & Gojek

Netflix di Indonesia
- Revenue dari subscriber Indo gede banget, tapi dulu mereka bayar pajak mostly di luar negeri.
- Dengan BEPS 2.0, sebagian profit Netflix harus di-“reallocate” ke Indonesia → Ditjen Pajak makin strong narik penerimaan.
Gojek / GoTo
- Perusahaan Indo yang sudah go international juga kena efek. Kalau punya entity di Singapura, harus pastikan pajak minimal 15% terpenuhi.
- Artinya, strategi holding company di negara pajak rendah bakal makin susah.

🕹️ Tantangan Buat Indonesia

Meski kedengeran keren, implementasi BEPS 2.0 nggak gampang.
Beberapa problem nyata:

Kapasitas Administrasi Pajak
- DJP harus siap dengan sistem tracking & koordinasi global. Data-sharing antar negara (automatic exchange of information) bakal jadi kunci.
Regulasi Domestik
- UU PPh + PP turunan harus di-adjust biar inline sama BEPS 2.0.
- Harmonisasi insentif pajak jadi PR berat → gimana caranya tetap kompetitif, tapi comply sama aturan global?
Resiko Double Tax
- Kalau koordinasi antar negara gagal, perusahaan bisa kena pajak dua kali → ujung-ujungnya bikin investor resah.

🚀 Strategi Perusahaan Indonesia

Kalau lo founder, CFO, atau tax manager, jangan nunggu sampe kena audit baru panik. Ini strategi smart buat nyiapin diri:

Tax Diagnostic Review
Audit internal buat liat apakah struktur lo masih aman under BEPS 2.0.
Restructuring Holding & Subsidiaries
Cek apakah entity di Singapura/Hong Kong masih efisien atau malah jadi liability.
Transfer Pricing Documentation
Perkuat dokumentasi → karena BEPS makin ketat monitor intra-group transactions.
Scenario Planning
Buat simulasi pajak dengan & tanpa GMT 15%. Liat impact ke cashflow.
Collab dengan Tax Advisor Global
Ga bisa main lokal doang. Lo butuh advisor yang ngerti pajak cross-border.

🌍 BEPS 2.0 vs Pajak Digital Indonesia

FYI, Indo udah punya Pajak Digital (PMSE) sejak 2020. Itu basically memaksa Google, Facebook, Netflix, dll punya kewajiban PPN.

Tapi, dengan BEPS 2.0:

Pajak digital nasional (PPN PMSE) mungkin harus diganti dengan sistem Pillar One.
Risiko: penerimaan negara bisa naik → atau malah turun kalau nggak negosiasi cerdas.

📅 Timeline Implementasi

2024 – 2025: Mayoritas negara G20 target implementasi.
Indonesia: lagi nyiapin draft aturan turunan + capacity building.
2026 ke depan: full enforcement, perusahaan Indo udah nggak bisa “kabur”.

🧭 Kesimpulan: BEPS 2.0 Bukan Cuma Drama Global

Buat pemerintah → ini kesempatan emas dapet revenue adil.
Buat perusahaan → ini warning keras: jangan anggap pajak itu cuma compliance. Pajak = bagian dari business strategy.

Kalau lo Gen Z founder startup atau CFO baru yang mikir global expansion, inget: dunia pajak udah berubah. Main aman, main cerdas, jangan nunggu dikejar DJP atau OECD.

Se-simple itu.

📌 Closing Thought ala Gen Z

BEPS 2.0 tuh kayak update iOS. Mau lo suka atau nggak, sooner or later semua device harus upgrade. Pertanyaannya: lo mau jadi early adopter yang udah siap? Atau late bloomer yang panik pas sistem udah jalan?

The choice is yours, bro. 🔥