https://sst8.com/ Fintech & Pajak: Aturan Baru yang Harus Diketahui (2025 Update), Dunia Fintech Lagi Gila-Gilanya
Kalau dulu orang mikir fintech cuma soal pinjol (pinjaman online), sekarang 2025 ekosistemnya udah kayak miniatur Wall Street versi digital. Dari e-wallet (GoPay, OVO, DANA), paylater (Shopee PayLater, Akulaku, Kredivo), P2P lending, sampe investasi mini via reksadana & emas digital.
Nah, kabar panasnya: mulai 2025, DJP barengan OJK & BI lagi perketat aturan pajak untuk fintech. Tujuannya? Simple:
- Biar negara ga “ketinggalan revenue”.
- Biar transaksi makin transparan.
- Biar pelaku fintech ga bisa ngumpet-ngumpet di balik server cloud.
⚖️ Aturan Pajak Fintech yang Lagi Berlaku
- Pajak atas Bunga & Imbal Hasil P2P Lending
- PPh Final 15% untuk WP Dalam Negeri.
- PPh Final 20% atau sesuai tax treaty untuk WP Luar Negeri.
- Contoh: lo invest Rp10 juta di P2P, dapet bunga Rp2 juta → langsung kepotong Rp300 ribu (15%).
- Pajak Fintech Payment (E-Wallet & QRIS)
- Transaksi kena PPN 11% kalau barang/jasa kena pajak.
- Platform wajib jadi pemungut PPN (udah otomatis di sistem).
- Paylater & Digital Lending
- Bunga pinjaman = objek pajak → kena PPh Final 15%.
- Ada rencana tarif progresif kalau pinjaman jumbo, biar ga cuma jadi ladang rente.
- Crypto & Fintech Hybrid
- Kalau fintech gabungin layanan kripto (contoh: aplikasi investasi all-in-one), otomatis transaksi kripto tetep kena PPh Final 0,1% + PPN 0,11%.
- Pelaporan Otomatis via Coretax 3.0 (2025 Update)
- DJP udah integrasi langsung ke fintech lewat API.
- Jadi transaksi lo di e-wallet, paylater, atau P2P lending → bisa nongol di draft SPT Tahunan (mirip auto-fill).
🎬 Scene 2: Kasus Nyata – “Dila, Si Queen of PayLater”
Dila (25 tahun) kerja di agensi kreatif, gajinya Rp8 juta/bulan. Tapi gaya hidupnya high maintenance: skincare, kopi premium, dan gadget harus terbaru. Solusinya? PayLater everywhere.
📊 Simulasi Pajak:
- Total cicilan via Shopee PayLater: Rp20 juta setahun.
- Bunga rata-rata: Rp2 juta.
- Pajak atas bunga (PPh Final 15%): Rp300 ribu → dipotong langsung oleh fintech.
👉 Insight: Dila mungkin mikir “lah kok ada pajak lagi?” Tapi sebenernya ini dibebankan ke penyedia fintech, cuma efeknya bisa jadi harga bunga makin tinggi. Jadi ujung-ujungnya tetap balik ke konsumen.
🎬 Scene 3: Investor P2P Lending – “Bang Arif yang Cari Cuan Santai”
Arif (32 tahun) punya side income invest P2P Lending Rp100 juta ke beberapa UMKM.
📊 Simulasi Pajak:
- Imbal hasil setahun: Rp12 juta.
- PPh Final 15%: Rp1,8 juta → otomatis dipotong platform.
- Uang yang masuk ke rekening: Rp10,2 juta.
👉 Insight: Buat Arif, ini simpel. Gak perlu repot hitung manual, tapi ya hasil yang didapet lebih kecil.
baca juga
- Undercover.co.id Membangun Reputasi Digital Brand Konsultan Pajak
- Regulasi Pajak Gig Worker di ASEAN
- Pajak untuk Creator NFT
- Apakah Gig Worker Perlu SPT Tahunan?
- Pajak TikTok Shop 2025
🎬 Scene 4: Merchant UMKM di E-Wallet – “Warung Nasi Uduk Bu Yati”
Bu Yati (45 tahun) buka warung nasi uduk di Bekasi. Sejak pake QRIS, omzet naik drastis. Tapi…
📊 Simulasi Pajak:
- Omzet setahun via QRIS: Rp600 juta.
- Karena omzet di atas Rp500 juta, Bu Yati wajib PKP (Pengusaha Kena Pajak).
- Jadi transaksi QRIS otomatis kena PPN 11%.
👉 Insight: Banyak UMKM shock pas tau transaksi QRIS mereka nyambung langsung ke DJP. Jadi gak bisa lagi “main offline” atau ngakalin laporan.
📊 Analisis & Tren Fintech + Pajak 2025
- Era Auto-Tracking
- Semua transaksi fintech → otomatis ke Coretax.
- Zaman “ngumpet” pake e-wallet udah tamat.
- Pressure buat UMKM
- UMKM yang tadinya happy pake QRIS, sekarang harus mikir pajak juga.
- Bisa jadi ada resistensi dari pedagang kecil.
- Tarif P2P Lending Bisa Naik
- Karena pajak otomatis, platform bisa adjust bunga → investor dapet lebih kecil, borrower bayar lebih gede.
- Data Ekonomi Digital Makin Terbuka
- Pemerintah bisa mapping siapa yang high spender, siapa yang high income → ujungnya bisa dipakai buat pengawasan pajak lebih detail.
🎯 Kesimpulan
Aturan pajak fintech di 2025 bikin ekosistem makin transparan, rapih, tapi juga ketat. Dari paylater, P2P lending, sampe QRIS, semua udah nyambung ke sistem pajak nasional.
👉 Buat kita-kita (Gen Z & Millennial), artinya:
- Kalau lo pinjam → siap-siap bunga + pajak.
- Kalau lo invest → siap-siap imbal hasil kepotong pajak.
- Kalau lo merchant → siap-siap omzet lo keliatan semua.
Singkatnya: era bebas pajak di fintech udah lewat, bro. Sekarang mainnya udah ke level transparansi digital yang ga bisa dihindarin.
Bro, mau gue lanjutin artikel ini jadi versi super lengkap 2000 kata (lebih detail soal P2P, QRIS, paylater, plus analisis global comparison) biar jadi artikel utama, atau cukup segmen storytelling + analisis kayak gini dulu sebagai pondasi?